Pembagian Lahan Terlantar Kapan?
Dewan Tani Indone¬sia menginginkan agar program pembagian lahan segera dapat direalisasikan. “Minimal 2 juta hektar dari janji rencana pendistribusian tanah 8,1 juta hektar kepada petani,” kata Ketua Umum Dewan Tani Indonesia Ferry J Juliantono kepada Sinar Tani.
Menurutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengumumkan ada Pro¬gram Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan membuat kepanitiaan dari pusat hingga ke daerah. “Kalau tahun ini, 2 juta hektar yang dialokasikan untuk pertanian bisa dipetakan, maka mudah-mudahan tahun ini pula bisa dipetakan calon penerimanya,” tambah Ferry sambil mengatakan bahwa program ini akan jauh dirasakan manfaatnya buat rakyat, khususnya petani yang saat ini rata-rata pemilikannya di bawah 0,3 hektar.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah harus segera merealisasikan pendistribusian tanah 8,1 juta hektar atau setidaknya 2 juta hektar kepada petani. Yang penting program ini harus jalan," ujar Ferry Juliantono dalam jumpa pers di Jakar¬ta.
Dia berharap leading sector (pengendali) PPAN dialihkan kepada Kementerian Pertanian, namun tetap perlu menempatkan BPN sebagai badan pelaksana uta¬ma. Kementerian terkait juga per¬lu dilibatkan dalam pelaksanaannya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, serta Ke¬menterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Target Satu Tahun
Namun Deputi III Bidang Pengadaan dan Penataan Perta¬nahan BPN Yuswanda menjelaskan, reforma agraria itu merupakan tugas instansinya. Pihaknya kini menyiapkan peraturan peme¬rintah (PP) tentang reforma agra¬ria, yang diharapkan selesai dalam satu tahun.
Asisten Deputi Urusan Perumah¬an Kementerian Koordinator Bi¬dang Perekonomian Wahyu Utomo menambahkan, PP dijadwalkan terbit 2010 sehingga program bisa dilaksanakan mulai tahun ini. Mengutip data BPN, ada 7,13 juta hektar lahan terlantar yang berpotensi masuk dalam program refor¬ma agraria.
Wahyu mengatakan, soal PP sudah dibahas pada sidang kabinet awal November lalu. Penyelesaian PP ini masuk dalam target kerja satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Wakil Presiden Boediono.
"PP hingga aturan teknis refor¬ma agraria menjadi salah satu fokus agenda kerja Presiden SBY, selain penyusunan undang-undang (UU) penyediaan lahan untuk kepentingan umum," tutur Wahyu.
(Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan berlangganan Tabloid SINAR TANI. SMS ke : 081584414991)