HMPN Usulkan Perbaikan Menyeluruh Bea dan Cukai
Himpunan Masyarakat Pestisida Nasional (HMPN) mengusulkan perbaikan menyeluruh yang menyangkut peraturan, sistem dan SDM Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini dikarenakan industri nasional khususnya terkait pestisida atau administrasi impor barang sangat dirugikan ketika proses di Bea dan Cukai. Tidak sedikit barang yang seharusnya segera untuk memenuhi permintaan petani tersebut tertahan di Pelabuhan.
Demikian dikatakan Ketua Umum HMPN, Ir. Arif Syahrizal didampingi Sekjen HMPN Ir. Rusmanto pada acara Rapat Umum Tahunan HMPN baru-baru ini di Jakarta. Hadir pada acara tersebut antara lain Wamentan DR. Bayu Krisnamurthi, Direktur Kimia Hulu Kementerian Perdagangan DR. Barus Alexander dan instansi terkait yang lain.
Lebih lanjut Arif yang alumni IPB ini menyatakan pada saat penerbitan NOTUL (salah satu proses di Bea dan Cukai), pihak Bea dan Cukai tidak secara transparan mengungkapkan sumber informasi harga sebagai data pembanding yang dijadikan dasar. Untuk itu kami memandang metode penetapan harga tersebut perlu dikaji kembali agar tidak menjadi penghambat perkembangan industry pestisida nasional.
Di samping itu juga dalam menetapkan nomor HS (bahan impor) juga tidak stabil padahal bahan yang diimpor sama seharusnya nomor sama atau bea masuk nol persen, tetapi dalam penomoran kadang berbeda sehingga kena tariff 5-10 persen. Ini berarti merugikan petani, karena harga penjualan mengalami kenaikan yang akhirnya petani juga yang menanggung.
”Kalau barang impor sudah kena NOTUL, berat yang harus ditanggung pengimpor yaitu harus membayar jaminan berkisar 100-1000 persen, denda dan proses lain yang harus dipenuhi. Ini berarti membuang waktu, tenaga dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Akhirnya petani juga yang dirugikan”, jelas Arif.
PPI Dibubarkan
Wakil Menteri Pertanian, DR. Bayu Krisnamurthi menyatakan saat ini Kementerian Pertanian sedang memproses perubahan struktur organisasi. Menurut rencana, Pusat Perijinan dan Investasi (PPI) akan dibubarkan dan menjadi bagian dari Ditjen Sarana dan Prasarana yang dalam struktur nanti ada Direktorat Pupuk dan Pestisida di samping eselon dua lain yang terkait.
”Kami pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami digaji oleh masyarakat (rakyat), untuk itu kami mengharapkan masukan antara lain dari HMPN guna perubahan ke depan yang lebih baik,’’ ujar Bayu.